Latar Belakang:

Dalam konteks persaingan ekonomi global, Indonesia saat ini hadir sebagai middle-income country yang memiliki pengaruh yang cukup penting dalam proses pembuatan kebijakan internasional. Dengan pertumbuhan ekonominya yang cukup stabil selama beberapa tahun terakhir termasuk pada saat resesi global, serta semakin meningkatnya peran Indonesia dalam tata pergaulan internasional dengan mengakomodasi beberapa event pertemuan tingkat tinggi penting dunia, Indonesia mendapat posisi yang cukup dilihat dalam konstelasi politik internasional.

Saat ini Indonesia dengan ekonominya yang sudah sedemikian terbuka secara aktif terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional, baik dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral. Aktivitas Indonesia dalam berbagai kerangka kerjasama perdagangan internasional tersebut menunjukkan bahwa suatu negara tidak bisa terlepas dari proses yang terjadi di level global. Dalam hal ini, peran diplomasi menjadi sangat sentral sebagai perpanjangan kepentingan nasional pada proses negosiasi dan pembuatan kebijakan di tataran internasional.

Tantangan selanjutnya dari keterbukaan ekonomi sebagai dampak proses globalisasi adalah keterbukaan ekonomi seringkali diiringi dengan berbagai masalah. Misalnya, ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan masalah spesifik lain di bidang perdagangan seperti kelemahan produk lokal dalam persaingan dengan produk-produk impor. Sebagai konsekuensi, muncul argumen bahwa keterbukaan ekonomi di Indonesia perlu dikaji ulang.

Kata kunci untuk masalah ini adalah memaknai ‘globalisasi’. Apakah globalisasi dimaknai sebagai exogenous factor yang semata-mata memberi tekanan pada suatu negara (Clarke, 2003), dalam hal ini, Indonesia? Atau, globalisasi dimaknai sebagai frame besar yang di dalamnya berkumpul dan terjadi proses yang saling berkaitan dan terjadi di tataran lokal? (Robertson, 1995, dikutip oleh Eade, 2005). Dengan kata lain, apa yang terjadi secara lokal di Indonesia merupakan dampak langsung dari apa yg terjadi di level global. Secara simultan, setiap hal kecil di level lokal memiliki arti penting pada proses yang terjadi secara global.

Dengan logika tersebut, merumuskan kebijakan untuk meningkatkan daya saing Indonesia tidak bisa dipisahkan juga dari pemahaman mengenai apa yang terdapat di level regional dan global. Ini meliputi geopolitik antar-negara, rezim internasional, dan discursive force dari liberalisme itu sendiri (Levy, 2007). Pemahaman dengan cara seperti ini perlu karena kemampuan Indonesia untuk mengatasi masalah negeri akan terkait langsung dengan peningkatan daya saing Indonesia. ‘Daya saing’ Indonesia itu dibangun dengan menjadikan masalah di dalam negeri (kemiskinan, ketertinggalan industri, pengangguran, persaingan dagang) sebagai point of reference.

Selanjutnya daya saing dapat dioptimalkan melalui diplomasi ekonomi dan perdagangan dengan koordinasi antara pemegang kebijakan dan stakeholders terkait. Ditambah penguatan relasi publik-privat dan pemberdayaan civil society serta diselaraskan dengan peningkatan mutu komoditas ekspor unggulan Indonesia yang berbasis pada maksimalisasi produk-produk yang ber ‘comparative advantage’.

Tujuan:

1. Memetakan diplomasi ekonomi dan perdagangan Indonesia pada dimensi bilateral, multilateral dan regional.

2. Menganalisis secara in-depth diplomasi ekonomi dan perdagangan Indonesia dengan menggunakan pendekatan kebijakan luar negeri, rezim internasional dan geopolitik antar negara.

3. Mempelajari dan menjelaskan situasi ekonomi politik global dan pengaruhnya terhadap daya saing Indonesia.

4. Mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu spesifik terkait dengan penguatan daya saing Indonesia di tingkat global.

5. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dalam kerangka peningkatan daya saing Indonesia.

Luaran:

1. Profil diplomasi ekonomi Indonesia

2. Laporan Khusus mengenai topik-topik utama yang membahas ekonomi politik global dan daya saing ekonomi Indonesia

3. Rekomendasi Kebijakan

Metodologi:

Riset di klaster kebijakan internasional berangkat dari perspektif Ekonomi Politik Internasional yang melihat fenomena kerjasama dan perdagangan internasional sebagai isu politik. Riset pada cluster kebijakan internasional menggunakan data-data primer dan sekunder, baik itu kualitatif maupun kuantitatif yang dikumpulkan baik itu dari lembaga-lembaga nasional (Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Pertanian, dll), maupun organisasi internasional dan forum-forum multilateral yang (WTO, WB, WEF, D-8, G-15, G-20, G-33, ASEAN, APEC, ASEM, etc) sebagai referensi penelitian. Analisis dilakukan untuk melihat keterkaitan antara keterbukaan Indonesia dalam ekonomi global dengan peningkatan daya saing ekonomi Indonesia.