Latar Belakang

Menurut UU nomor 18 tahun 2012 Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Dalam konteks Indonesia, peranan sektor pertanian dalam kegiatan perekonomian di Indonesia tetap memegang peranan strategis yaitu dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2013 yang menempati posisi kedua setelah industri pengolahan yaitu mencapai Rp 1.311,0 triliun dengan kontribusi lapangan usaha sebesar 14,43%.

Pengembangan daya saing sektor pertanian selain dirancang untuk dapat mewujudkan kedaulatan pangan juga memiliki multiplier effect yang cukup besar, pengembangan produk pertanian dapat diolah menjadi produk sekunder (olahan makanan/industri pangan) dan produk tersier (misalnya jasa agro wisata, dan perdagangan). Dari jumlah pelaku usaha yang terlibat secara langsung bisa menampung lebih dari 50 juta tenaga kerja, selain itu jika digabung dengan sektor sekunder dan tersier bisa menampung jumlah tenaga kerja yang lebih besar lagi yang pada akhirnya akan menggerakkan ekonomi masyarakat dan ekonomi bangsa.

Namun perlu disadari bahwa upaya pemenuhan kebutuhan pangan sebagai salah satu peran strategis pertanian merupakan tugas yang tidak ringan, mengingat jumlah penduduk pada 2013 diperkirakan bertambah menjadi 250 juta jiwa (0,25 miliar jiwa) dengan pertumbuhan 2,49% per tahun. Di samping itu, gerak dinamika strategis internasional, regional dan lokal yang semakin kompleks, serta neraca perdagangan negara-negara berkembang dalam komoditas-komoditas pangan terus mengalami penurunan.

Hal ini karena lemahnya daya saing dalam pasar internasional dan adanya proteksi negara-negara maju dengan menerapkan banyak standar dalam pasarnya. Standarisasi ini membuat pertanian negara - negara berkembang khususnya Indonesia menjadi sangat tergantung misalnya: benih, teknologi, obat, pupuk. Sehingga menyebabkan pertanian menjadi kegiatan produksi yang mahal, namun tetap tidak kompetitif dalam pasar global.

Tujuan

1. Mengawal Kedaulatan pangan Indonesia yang telah berhasil dalam tataran legal untuk mencapai derajat kemakmuran yang lebih tinggi yaitu terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan berdaulat

2. Meningkatkan gairah dan daya saing pertanian Indonesia dalam mengahadapi kompetisi global seperti ASEAN Community dan perdagangan bebas

Luaran

1. Laporan Tahunan Capaian Kedaulatan Pangan Indonesia sebagai acuan kebijakan Nasional dan akselerator Daya Saing Indonesia khsusnya di bidang pangan.

2. Special Report yang digunakan untuk membahas isu-isu terkini.

Metodologi

Data untuk indikator-indikator dalam Laporan Capaian Kedaulatan Pangan Indonesia 2013 diambil dari sumber statistik nasional maupun internasional. Beberapa indikator kualitatif telah dibuat oleh KKDSI, berdasarkan informasi dari instansi baik di lingkup Kementerian Pertanian maupun di luar Kementerian Pertanian seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan, World Bank, Food and Agriculture Organization (FAO) dan dikaji lebih dalam melalui Workshop 5 Pilar Kedaulatan Pangan Nusantara. Informasi lainnya diambil dari berbagai sur vey dan sumber data yang disesuaikan oleh KKDSI. Adapun jika ada data kuantitatif atau survey yang tidak tercantum datanya, KKDSI menggunakan estimasi yang perlu.