Seminar Nasional dan Launching Buku Lima Pilar Kedaulatan Pangan Nusantara

Seminar  Nasional dan Launching Buku Lima Pilar Kedaulatan Pangan Nusantara yang diadakan oleh Kelompok Kerja untuk Daya Saing Indonesia (KKDSI)  bertemakan “Daya Saing Pangan Indonesia di Era Masyarakat ASEAN (MEA) 2015”. Buku Lima Pilar Kedaulatan Pangan Nusantara mencoba memaparkan kondisi dan potret kedaulatan pangan indonesia yang dijabarkan dalam lima bagian (pilar), lengkap dengan indikator/sub indikator yang terukur dan berdasar data-data yang ada selama sepuluh tahun terakhir. Lima pilar ini sendiri merupakan Pengejawantahan dari Lima Pilar Gerakan Kedaulatan Pangan Nusantara (GKPN) yang di deklarasikan UGM pada Hari Pangan se dunia di tahun 2013.

Dalam seminar dan launching buku tersebut dibuka dengan keynote speech dari Dekan Fakultas Pertanian UGM Dr. Jamhari, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi oleh narasumber dari berbagai latar belakang, diantaranya Subejo, S.P., M.Sc., Ph. D selaku Dosen Fakultas Pertanian UGM dan juga tim penulis Buku Lima Pilar Kedaulatan Pangan Nusantara KKDSI UGM, pembicara kedua yaitu Dr. Hermanto (Peneliti Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dan juga mantan sekretaris Badan Ketahanan Pangan, dan pembicara ketiga yaitu  Ir. Sutarto Alimoeso, MM yang merupakan direktur utama perum Badan Urusan Logistik (BULOG).  Acara tersebut diikuti oleh lebih dari 150 orang di auditorium Fakultas Pertanian UGM.

Salah satu kendala kenapa pertanian di Indonesia stagnan dan tidak berkembang ialah karena keterbatasan anggaran untuk sektor pertanian, pada sesi tanya jawab, Melisa dari Pascasarjana UGM menanyakan kenapa Anggaran Pemerintah sangat sedikit, bagaimana mengembangkan diri padahal dana sedikit. Menanggapi pertanyaan tersebut  Subejo, PhD menyampaikan bahwa urusan pertanian bukan hanya urusan pusat, tapi juga daerah. jika APBD daerah serius digarap dan dana bisa dialokasika dengan baik mungkin bisa menjadi solusi untuk pengembagan pertanian, kerjasama APBN dan APBD yang dikelola dengan baik
Sebagai penutup Sutarto Alimoeso menyampaikan bahwa Bulog mendukung kegiatan on farm untuk kemajuan pertanian. Jangan jadikan gandum sebagai makanan pokok. Budaya Indonesia harus dirubah. Biasakan makan makanan sumber daya local agar Indonesia bisa mandiri pangan tanpa berganung ada negara lain.

Tambahan materi :

  • Kedaulatan berdaya Saing lihat
  • Lima Pilar Kedaultan Pangan Nusantara lihat
  • Kedaulatan yang berdaya Saing Bapak Hermanto lihat

 

Peluncuran Laporan dan Diskusi Daya Saing Industri Alat Kesehatan Indonesia

Industri alat kesehatan diharapkan mampu menjadi salah satu penopang laju perekonomian dengan menjadi salah satu industri yang menarik pelaku industri untuk berkembang dan mendukung terciptanya lapangan pekerjaan. Namun, patut disayangkan bahwa industri alat kesehatan di Indonesia masih menunjukkan tingginya nilai impor alat kesehatan. Hal ini memunculkan pertanyaan: seberapa jauh Indonesia mampu mengejar ketertinggalan dan bersaing dengan negara maju dalam perdagangan industri alat kesehatan?

Pertanyaan tersebut mendorong Kelompok Kerja untuk Daya Saing Indonesia Universitas Gadjah Mada (KKDSI UGM) menggelar diskusi bertajuk “Daya Saing Industri Alat Kesehatan Indonesia”. Kegiatan yang diadakan pada hari Rabu, 21 Mei 2014, di Gedung Pusat UGM ini dibarengi peluncuran laporan dengan judul yang sama. Laporan ini berisi pemetaan posisi Indonesia terhadap 54 negara pembanding dalam bidang industri alat kesehatan yang disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan industri alat kesehatan Indonesia saat ini sebagai hasil dari kondisi beberapa tahun terakhir.

Bertindak sebagai presenter laporan adalah koordinator KKDSI yang juga dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Akhmad Akbar Susamto. Beliau memaparkan beberapa temuan KKDSI terhadap potret industri alat kesehatan Indonesia. Berdasarkan perhitungan keseluruhan alat kesehatan dan dilihat dari keunggulan komparatif melalui nilai revealed symmetric comparative advantage (RSCA), Indonesia berada pada peringkat ke-47 dari 55 negara. Sementara dilihat dari nilai trade balance index (TBI), Indonesia menempati posisi 33. Bahkan di antara negara-negara Asia Tenggara, nilai TBI Indonesia kalah jauh dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura (9), Malaysia (18), Thailand (28), Vietnam (30), dan Filipina (6). Hal ini menunjukkan produk alat kesehatan Indonesia belum memiliki keunggulan dan nilai perdagangan yang masih rendah.

Sementara itu, Prof. Mudrajad Kuncoro, M.Soc.Sc., Ph.D, Guru Besar FEB UGM, yang dalam kesempatan kali ini memberikan keynote speech, menyayangkan bahwa industri alat kesehatan belum termasuk dalam klaster industri prioritas Indonesia. “Diperlukan sinergi antardepartemen, antara pusat dengan daerah, serta pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan industri alat kesehatan”, kata beliau. Senada dengan hal tersebut, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. menyoroti perlunya perhatian serius dalam sektor research and development (R&D). Mengutip pernyataan beliau, “Problem bangsa kita adalah banyak orang yang nyambi, termasuk nyambi jadi peneliti. Padahal kita butuh peneliti sungguhan untuk menghasilkan produk berkualitas dan bisa bersaing di tingkat internasional.”

Sebagai kesimpulan diskusi, Indonesia membutuhkan peran aktif dan kerjasama seluruh stakeholders untuk menciptakan industri alat kesehatan yang berdaya saing. Peluncuran laporan dan diskusi ini dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai universitas di Yogyakarta, perwakilan Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia, serta perwakilan perusahaan distributor alat kesehatan.

 

Diskusi Membangkitkan Indonesia: Mulai dari Mana?

Lebih dari seabad sudah Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Bukan rahasia umum lagi bahwa negara ini memiliki limpahan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas. Akan tetapi, sebagaimana sebuah bangsa yang tumbuh dan berkembang, permasalahan-permasalahan yang dihadapi Indonesia juga kian menantang. Krisis multidimensional membuat Indonesia harus berjuang untuk bangkit dan membenahi perubahan di berbagai level kehidupan. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan: dari mana kita harus memulai untuk membangkitkan Indonesia?

Dalam diskusi yang diselenggarakan pada 20 Mei 2014, Koordinator Kelompok Kerja untuk Daya Saing Indonesia universitas Gadjah Mada (KKDSI UGM), Akhmad Akbar Susamto, memaparkan bahwa potensi yang dimiliki Indonesia sebenarnya sangat banyak dan beragam. Mulai dari segi geografis yang strategis, kondisi topografis yang menguntungkan dan penuh sumber energi serta mineral, juga tentu saja bonus demografis yang berperan besar dalam kehidupan ekonomi. Akan tetapi, potret nyata yang kita hadapi saat ini belum menyiratkan tergalinya potensi-potensi tersebut secara optimal. Potret Indonesia saat ini, antara lain: masih termasuk dalam negara berpendapatan menengah ke bawah, masih tingginya jumlah penduduk miskin, serta masih besarnya kesenjangan ekonomi.

Menurut beliau, persoalan utama yang menyebabkan paradoks di atas adalah karena Indonesia merupakan masyarakat yang ‘salah insentif’. Hal ini dapat dijelaskan melalui sebuah ilustrasi sederhana, misalnya fenomena lampu kuning. Seharusnya ketika lampu kuning menyala, para pengendara mengurangi laju kendaraannya. Akan tetapi, jika hal ini dilakukan di Indonesia resikonya adalah pengendara tersebut akan disalahkan atau bahkan ditabrak oleh pengendara lain karena mereka justru terbiasa menambah laju kendaraannya. Ilustrasi lain adalah ketika orang yang selama ini memiliki citra baik di mata masyarakat mendapatkan cemooh saat memutuskan untuk terjun ke politik dengan menjadi anggota dewan legislatif.

Ilustrasi-ilustrasi tersebut merupakan contoh dari fenomena ‘salah insentif’ yang dimaksud, yakni ketika ‘good guys get the punishment while the bad guys get the rewards’. Fenomena ini menghambat kemampuan Indonesia untuk bangkit. Sehingga kita perlu melakukan beberapa cara untuk membalik pusaran tersebut, di antaranya dengan membiasakan diri mencari informasi, melakukan konfirmasi atau komparasi data dengan beberapa sumber, serta menempatkan kebenaran secara objektif. Cara-cara tersebut perlu dilakukan mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal kecil, dan mulai dari sekarang. Namun demikian, tetap diperlukan aksi kolektif agar pemberian reward dan punishment sampai kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya dan bisa menjadi kebiasaan yang positif untuk membangkitkan Indonesia.

 

Belajar Menghadapi Middle Income Trap dari China

Middle income trap merupakan fenomena yang menghantui banyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Fenomena tersebut dapat terjadi ketika sebuah negara berpendapatan rendah berhasil masuk ke kelompok pendapatan menengah, tetapi kemudian tertahan di kelompok tersebut dalam kurun waktu lama dan tidak dapat melakukan lompatan untuk masuk ke kelompok negara-negara berpendapatan tinggi. Sebagai negara yang berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6% per tahun, Indonesia perlu mengantisipasi supaya tidak terjebak ke dalam fenomena tersebut. Berangkat dari hal tersebut, Kelompok Kerja untuk Daya Saing Indonesia (KKDSI) mengadakan diskusi yang bertajuk “Apa yang Bisa Dipelajari dari China dalam Menghadapi Middle Income Trap?”.

Diskusi yang diadakan di Komplek Perumahan Dosen Bulaksumur F12 ini memaparkan temuan-temuan Tim Analisis Politik dan Diplomasi Ekonomi KKDSI, yang diwakili oleh Nurul Azizah Zayzda, MA, mengenai hal tersebut. Dengan menghadirkan Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, MA (IR) selaku pakar politik China dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, diskusi juga dimaksudkan untuk menggali lebih dalam peluang-peluang yang mungkin bisa dipetik Indonesia dari pengalaman China dalam menghadapi jebakan middle income trap.

Mengawali diskusi, Nurul mengungkapkan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membaca fenomena MIT dari perspektif ekonomi politik. Kajian yang dilakukan Nurul dan tim menemukan bahwa China memiliki bahasa kebijaka yang jelas dan bukan sekedar slogan. Negara tersebut memberikan perhatian yang besar terhadap research and development (R&D). Di samping itu, kapasitas kelembagaan dan koordinasi antarlembaga yang baik di China mungkin bisa dipetik sebagai pembelajaran bagi Indonesia.

Sementara itu, Nur Rachmat menambahkan bahwa ‘keberhasilan’ China membawa negaranya menjadi ‘semaju’ sekarang merupakan buah dari visi pemimpin-pemimpin terdahulunya. Akan tetapi, China perlu memenuhi empat syarat untuk benar-benar terbebas dari MIT. Keempat syarat tersebut adalah; (1) menjaga agar pertumbuhan ekonominya berada antara 5-10%; (2) mengurangi investasi di bidang infrastruktur dan menambah investasi di bidang R&D; (3) mengubah mindset masyarakat supaya lebih banyak membelanjakan uang daripada menabung sehingga uang bisa berputar; dan (4) memastikan sistem politik yang stabil dengan memberi tempat untuk rule of law.

Pada akhirnya, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas teknologi dan kapabilitas inovasi jika tidak ingin terperosok di dalam MIT. Namun di samping itu, Indonesia juga perlu memiliki sosok pemimpin yang visioner sekaligus realistis. Ini berarti pemimpin tersebut mutlak mempunyai rencana dan implementasi yang jelas bagi kemajuan negara.

Diskusi “Demokrasi, Pemilu 2014, dan Tantangan Middle Income Trap dan Peluncuran Indonesia Catch Up Index 2013/2014

Dalam waktu dekat Indonesia akan merayakan pesta demokrasi dengan berlangsungnya pemilu legislatif tanggal 9 April 2014. Momentum krusial ini akan menentukan sosok-sosok yang diberi kuasa sebagai perpanjangan suara rakyat sekaligus menentukan arah dan kecepatan pembangunan Indonesia.

Di sisi lain, Indonesia saat ini menghadapi dua tantangan besar, yakni arus besar keterbukaan ekonomi yang mangarah pada perdagangan bebas dan resiko memasuki jebakan pendapatan menengah ataumiddle income trap. Jebakan ini tercipta ketika suatu negara berpendapatan rendah berhasil masuk ke kelompok pendapatan menengah, tetapi kemudian tertahan di kelompok tersebut dalam kurun waktu yang lama dan tidak bisa melakukan lompatan untuk masuk ke kelompok negara-negara berpendapatan tinggi.

Sebagai bagian dari upaya untuk menjembatani solusi bagi persoalan di atas, Kelompok Kerja untuk Daya Saing Indonesia Universitas Gadjah Mada (KKDSI UGM) mengadakan diskusi sekaligus peluncuran “Indonesia Catch Up Index 2013/2014”. Diskusi yang bertajuk “Demokrasi, Pemilu 2014, dan TantanganMiddle Income Trap” ini akan mengupas sejauh mana Pemilu 2014 dapat menjadi wahana bagi Indonesia untuk mengatasi tantangan keterbukaan ekonomi dan middle income trap.

Acara yang diadakan tanggal 20 Maret 2014 di Ruang Multimedia Gedung Pusat UGM ini dibuka dengan sambutan dari Rektor UGM, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc., dan dilanjutkan dengan peluncuran “Indonesia Catch Up Index 2013/2014” oleh Akhmad Akbar Susamto selaku koordinator KKDSI. Indeks tersebut merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim KKDSI UGM yang bertujuan untuk mengukur dan memetakan potensi Indonesia mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Pengukuran dilakukan secara kuantitatif menggunakan sebuah indeks komposit yang juga melibatkan 49 negara lain sebagai pembanding. Sesuai fungsinya, indeks tersebut selanjutnya diberi nama catch up index.

Pada saat diskusi berlangsung, Prof. Tri Widodo, Pakar Ekonomi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM mengungkapkan bahwa Indonesia berpotensi masuk dalam middle income trap karena perekonomian mikro Indonesia ‘tidak seindah’ makronya. Senada dengan hal tersebut, Dr. AAGN Ari Dwipayana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM menambahkan bahwa tahun 2014 merupakan saat yang penting untuk membahas tentang middle income trap, apalagi telah muncul perubahan perilaku voter, yakni mulai ada tuntutan yang lebih berkualitas terhadap welfare state.

Ditambahkan pula oleh Dr. Ir. Leonard Tampubolon, MA selaku Direktur Perencanaan Makro dari Bappenas RI, bahwa untuk menghindari fenomena tersebut, perlu ditekankan pada pertumbuhan berkelanjutan dan pemerataan. Strateginya sudah tertuang draft kerangka RPJMN Teknokratik 2015-2019.

Sedangkan perwakilan dari BKPM RI, Ir. Farah Ratnadewi Indriani, MBA (Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal) mengungkapkan,”Dalam mengatasi middle income trap, beberapa langkah dapat dibuat terkait dengan kebijakan penanaman modal.”