Apa yang Terlupa dari Perdebatan Naik-Turun Subsidi BBM?

Apa yang terlupakan dari perbedaan naik turun subsidi BBMSektor energi merupakan sektor yang tidak terpisahkan dalam strategi upaya pembangunan bangsa. Pembangunan ekonomi modern selalu membutuhkan energi dalam prosesnya. Sumber daya energi pun menjadi komoditas perdagangan yang dapat menentukan pola aktivitas politik antarnegara. Kemampuan sebuah bangsa dalam optimalisasi teknologinya untuk memproduksi dan mengkonsumsi energi dapat menentukan sejauh mana tingkat kesejahteraannya.

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Pentingnya energi, dalam hal ini yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM), dalam setiap proses produksi membuat pemerintah memberikan subsidi atas BBM untuk memastikan keterjangkauannya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun demikian, besarnya subsidi yang diberikan harus melihat kemampuan keuangan negara. Perdebatan mengenai naik-turunnya subsidi BBM yang berakibat pada naik-turunnya harga BBM terus terjadi dalam sejarah pemerintahan Indonesia khususnya pasca reformasi. Namun demikian, apa sesungguhnya yang terlupa dari perdebatan naik-turun subsidi BBM?

 

Dalam diskusi yang diselenggarakan pada 4 September 2014, Kepala Pusat Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM), Dr. Deenderlianto, ST., M.Eng., memaparkan masih banyaknya permasalahan di luar subsidi BBM yang mesti diperbaiki. Permasalahan di sektor energi seperti tidak meratanya distribusi energi di seluruh Indonesia; tidak adanya transportation energy planning sehingga 60% BBM digunakan untuk transportasi; gap yang tinggi antara penerimaan dan biaya dalam pengadaan listrik di Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, dan Papua sehingga daerah ini sering mengalami pemadaman listrik; masih tingginya intensitas energi di sektor energi dibanding negara lainnya yang menyebabkan pemakaian energi tidak efisien; dan potensi peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang tentunya akan meningkatkan konsumsi energi nasional.

Sejak tahun 2004, Indonesia menjadi net importir minyak, yaitu impor minyak Indonesia lebih besar dari ekspor minyaknya. Sejak saat itu, energi di Indonesia tergantung pada impor. Diproyeksikan bahwa impor minyak akan semakin tinggi seiring dengan menurunnya produksi minyak dalam negeri sementara permintaan minyak terus meningkat. Gap dalam gambar tersebut menunjukkan besarnya minyak yang harus diimpor untuk memenuhi permintaan minyak dalam negeri.

Pemakaian gas dapat menjadi alternatif untuk pengurangan konsumsi minyak dalam negeri, namun demikian masih terjadi kelangkaan gas untuk sektor industri dan rumah tangga. Hal ini dikarenakan infrastruktur (pipa) gas yang belum siap di Indonesia. Penyediaan listrik juga terkendala kurangnya pasokan batubaru untuk pembangkit listrik, terutama untuk daerah di luar Jawa. Hal ini dikarenakan tingginya harga jual batubara di pasar internasional lebih tinggi daripada pasar dalam negeri, sehingga lebih menguntungkan untuk di ekspor.

Berbagai permasalah energi ini muncul dikarenakan terlambatnya investasi dan eksplorasi sumber minyak baru; kurangnya koordinasi pengembangan IPTEK di bidang energi; terlambatnya pengembangan teknologi pada sumur tua; masih rendahnya penggunaan IPTEK untuk inovasi produk; serta belum banyak energi alternatif untuk elektrifikasi.

Rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut antara lain:

· Penataan ulang bisnis energi perlu dilakukan dimulai dengan perbaikan Undang-undang Migas;

· Research & Development program dimulai dari basic research, long term research topics, Industry-oriented research & development, dan use inspired basic research with strategic programmes yang diakomodasi dalam RPJMN yang akan datang untuk menaikkan nilai ekonomis dari barang tambang;

· Critical review terhadap KEN (Kebijakan Energi Nasional) yang diawali dengan white book of energy mengenai perencanaan alokasi pasokan energi primer, energi baru dan terbarukan dimana perlunya prinsip konservasi dan non-diskriminasi terhadap sumber energi tertentu;

· Mendorong pemerintah untuk memperbesar peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengelolaan energi nasional; serta

· Mengkaji ulang sistem supply chain management sumber energi fosil untuk kebituhan energi nasional dalam rangka menentukan skala prioritas pengembangan infrastruktur energi.

Terlepas dari naik-turunnya subsidi BBM, tata kelola energi nasional untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan penting untuk dilakukan.