Press Release:

MELURUSKAN ARAH PERDEBATAN TENTANG SUBSIDI BBM

Meluruskan Arah Perdebatan Tentang Subsidi BBMMeskipun perdebatan mengenai subsidi BBM telah berlangsung berulang-ulang selama satu setengah dekade terakhir, tetapi tampaknya belum ada tanda-tanda yang mengarah pada akhir kontroversi. Jangankan kesepakatan tertentu yang bersifat komprehensif, perdebatan mengenai subsidi BBM masih belum beranjak dari pro kontra kenaikan. Wacana tentang arah tata kelola energi nasional yang menjadi esensi dari masalah belum disentuh.

Terdapat minimal tiga penjelasan mengapa perdebatan mengenai subsidi BBM selama ini sangat tidak produktif. Pertama, perdebatan mengenai subsidi BBM selalu dilakukan sebagai aksi reaktif, bukan pro-aktif. Siapapun yang tekun mencermati perkembangan perdebatan mengenai subsidi BBM pasti sadar bahwa polemik hanya akan muncul di saat-saat genting dan kritis. Misalnya, ketika harga minyak internasional meningkat drastis atau ketika beban subsidi BBM dalam APBN meroket tajam. Kedua, fokus perdebatan mengenai subsidi BBM terbatas hanya pada pertanyaan tentang perlu atau tidaknya pemerintah menaikkan harga BBM. Ketiga, keberpihakan lebih banyak ditentukan oleh nalar politik daripada nalar ekonomi. Dengan fokus tersebut, perdebatan mengenai subsidi BBM menjadi sangat sempit dan berjangka waktu pendek. Menjelang kenaikan harga BBM, masing-masing pihak yang setuju atau tidak setuju dengan kenaikan harga BBM akan melontarkan semua argumen mereka. Namun, seketika harga BBM diputuskan naik atau tidak naik, semua argumen tersebut menguap begitu saja, tanpa ada pendalaman atau penyimpulan.

 

Mengingat harga berlaku dalam negeri yang ditetapkan oleh pemerintah bersifat “pegged”, maka cepat atau lambat harga tersebut pasti akan kadaluwarsa. Indonesia tidak mungkin mengontrol harga minyak di pasar internasional. Indonesia adalah net-importer dan bukan pemain utama. Kalaupun harga minyak di pasar internasional stabil, suatu saat harga BBM yang ditetapkan pemerintah akan tertinggal oleh inflasi. Pertanyaannya dengan demikian bukan apakah pemerintah harus menaikkan harga BBM atau tidak, namun tentang bagaimana mekanisme untuk menaikkan harga tersebut dan apa-apa saja syarat-syaratnya.

Perdebatan mengenai subsidi BBM harus diarahkan pada terumuskan-nya kriteria dan mekanisme baku penyesuaian harga BBM, serta strategi untuk memitigasi dampak negatif dari keputusan penyesuaian harga BBM tersebut. Perdebatan mengenai subsidi BBM juga harus diarahkan pada pencapaian solusi jangka panjang terkait dengan upaya penyediaan energi alternatif bagi masyarakat.

Kriteria baku penyesuaian harga BBM mencakup kondisi-kondisi di mana pemerintah secara otomatis dapat menyesuaikan harga BBM tanpa harus menunggu persetujuan perubahan APBN oleh DPR. Diantara kriteria yang mungkin adalah batas maksimal besaran subsidi BBM (atau dengan kata lain, batas maksimal selisih antara harga pasar dan harga yang ditetapkan pemerintah); ukuran penghematan anggaran yang telah dan akan dilakukan pemerintah di luar penyesuaian harga BBM; dan ukuran daya dukung perekonomian dan kesiapan tanggap darurat untuk masyarakat miskin.

Sementara, mekanisme baku penyesuaian harga BBM mencakup kejelasan tentang proses pengambilan keputusan oleh presiden dan para pembantunya di jajaran eksekutif, dan bagaimana keputusan tersebut harus dilaporkan kepada wakil-wakil rakyat di legislatif.

Sudah saatnya perdebatan ini digiring kepada hal yang lebih produktif. Repetisi fenomena perdebatan kenaikan BBM yang tidak produktif harus dihindari. Sudah saatnya publik digiring pada isu yang lebih substansial yaitu pada strategi pembangunan khususnya dalam sektor energi di Indonesia.

Akhmad Akbar Susamto

Kepala Kelompok Kerja untuk Daya Saing Indonesia (KKDSI)

Universitas Gadjah Mada